Dua lembaga penegak hukum Australia yang tahun lalu memenangkan hak untuk mengambil alih komputer memperoleh enam surat perintah pada tahun pertama operasi hukum.

Diberlakukan Agustus lalu, kontroversial Amandemen Legislasi Pengawasan (Identifikasi dan Ganggu) RUU 2020 memberi Polisi Federal Australia dan Komisi Intelijen Kriminal Australia tiga jenis surat perintah baru: surat perintah pengambilalihan akun, surat perintah gangguan data, dan surat perintah aktivitas jaringan.

Pelaporan resmi menunjukkan bahwa dua dari setiap jenis surat perintah dikeluarkan pada tahun 2021-2022.

Pada hari Rabu, Jaksa Agung mengajukan departemen tersebut Undang-Undang Perangkat Pengawasan 2004 laporan tahunan periode 2021-2022.

Laporan tersebut menyatakan bahwa AFP mengajukan, dan menerima, dua surat perintah gangguan data pada tahun 2021-2022; sementara ACIC dan AFP masing-masing mengajukan dan menerima satu surat perintah aktivitas jaringan.

Surat perintah pengambilalihan akun dilaporkan oleh masing-masing agensi. Menurut laporan tahunan mereka, AFP mengeluarkan dua surat perintah serupa pada 2021-2022, sedangkan ACIC tidak mengajukan surat perintah apa pun.

Laporan Jaksa Agung mengatakan bahwa surat perintah akses komputer yang lebih lama – yang memungkinkan penegakan hukum untuk mencari komputer untuk informasi yang berkaitan dengan pelanggaran – jauh lebih umum, dengan 18 surat perintah seperti itu diminta pada 2021-2022 (turun lima dari 2020-2021).

Empat surat perintah akses komputer diberikan kepada ACIC, 12 kepada AFP, dan dua kepada Komisi Perilaku Penegakan Hukum.

Sejauh ini surat perintah pengawasan paling populer tetap berupa perangkat pengawasan, baik audio, data, video, pelacakan, atau kombinasi kemampuan.

Sebanyak 789 surat perintah perangkat pengawasan dikeluarkan pada 2021-2022, sebagian besar kepada AFP yang menerima 695.