Pemerintah telah mengamankan pengesahan peningkatan hukuman sipil yang cukup besar untuk organisasi yang mengalami pelanggaran privasi “serius” atau “berulang”.

Hukuman baru akan mulai berlaku sehari setelah Royal Assent oleh Gubernur Jenderal.

RUU tersebut disahkan oleh senat pada hari Senin dengan hanya satu amandemen kata kecil, dan kemudian disetujui oleh majelis rendah pada sore harinya.

Katalis untuk tindakan pemerintah adalah serangkaian pelanggaran privasi tingkat tinggi di Australia, dengan denda maksimum yang harus dibayarkan adalah $2,22 juta.

Denda sekarang mencapai $50 juta, atau 30 persen dari omzet yang disesuaikan atau tiga kali keuntungan finansial yang diperoleh melalui penyalahgunaan data untuk pelanggaran yang lebih berat.

“Pemerintah tidak membuang waktu untuk menanggapi pelanggaran data besar baru-baru ini,” kata Jaksa Agung Mark Dreyfus dalam sebuah pernyataan.

“Kami telah mengumumkan, memperkenalkan dan menyampaikan undang-undang hanya dalam waktu sebulan.

“Hukuman baru yang lebih besar ini mengirimkan pesan yang jelas kepada perusahaan besar bahwa mereka harus berbuat lebih baik untuk melindungi data yang mereka kumpulkan.”

Pengesahan senat telah direncanakan sejak akhir pekan lalu ketika komite senat merekomendasikan agar RUU itu disahkan.

Oposisi dari segmen industri pada jumlah penalti potensial tidak menyebabkan pengurangan jumlah penalti.